Latest News

Showing posts with label Dunia Politik. Show all posts
Showing posts with label Dunia Politik. Show all posts

Tuesday, October 16, 2012

Hari.Ini.Jokowi.Kunjungi.Permukiman.Kumuh






JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Selasa (16/10/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengunjungi dan meninjau kawasan permukiman kumuh di Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Eko Hariadi.


"Iya, betul meninjau permukiman kumuh. Rencananya pertama nanti mau rapat dulu di Balaikota sebentar," kata Eko kepada Kompas.com, Selasa (16/10/2012) pagi.


Menurut rencana, kawasan pertama yang akan dikunjungi Jokowi adalah daerah Pademangan Barat dan Pademangan Timur. "Setelah rapat ke Pademangan, tapi nanti kemungkinan bisa berubah lagi jadwalnya," kata Eko.


Selanjutnya, Eko mengatakan, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak akan ikut rombongan Jokowi meninjau permukiman. Namun, ia akan meninjau bersama para kepala dinas. "Nanti ada Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan," kata Eko.


Berikut agenda sementara Jokowi hari ini:

Pukul 08.30 - 09.30 WIB: Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat
Pukul 10.00 - 11.00 WIB: Tanah Tinggi Kota Paris
Pukul 11.30 - 13.00 WIB: Bukit Duri Pinggir Kali Ciliwung
Pukul 14.00 WIB: Balaikota DKI


====================================

semoga pakde tetep konsisten ya melakukan hal ini . terus berkeliling kampung untuk mengecek keadaaan yang sesungguhnya dan memekirkan cara untuk membenahinya ketimbang gubernur terdahulu yang sering nerima laporan asal bapak senang


sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16965249

Jokowi: Tak Ada Program 100 Harian



Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak punya program 100 hari layaknya pemimpin kebanyakan. Ia menegaskan akan segera bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta yang kini menjadi tanggung jawabnya.

"Nggak ada 100 harian. Yang ada kerja cepat, selesaikan. Bukan budaya kita. Yang penting cepat," ujar Jokowi, di Balaikota DKI, Senin (15/10/2012).

Dia menjelaskan, kerja cepat yang dilakukan adalah pemberian kartu sehat. Menurut dia, itu yang dibutuhkan warga saat ini dengan ccepat. "Yang akan segera buat kartu Jakarta sehat, segera didistrubusikan. Besok (berkunjung) ke kampung kumuh," katanya.




http://static.inilah.com/data/berita/foto/1916141.jpg
Jokowi melanjutkan, kini APBD sudah diketok dengan rincian anggaran yang sudah terprogram. Sehingga, dana itu sudah masuk dalam program-program itu. Namun, sisa APBD yang ada akan digunakan untuk program cepat tersebut. "Kita lihat sisa APBD berapa dan mana yang bisa digunakan untuk itu," katanya.

Selain itu, Jokowi juga percaya dengan SDM yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Tinggal bagaimana memanagerial SDM tersebut. "Birokrasi nggak masalah, SDM kita pintar-pintar. Kita tinggal kenalan saja. Saya tidak ragu dengan organisasi yang saya punyai, ini soal manajemennya saja. Saya optimistis bisa melakukan itu," tandasnya.[bay]

sumber :http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1916141/jokowi-tak-ada-program-100-harian

Monday, October 15, 2012

15/10/2012 - Hari Ini, Jakarta Punya Gubernur Baru



Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com
- Hari ini, Senin, (15/10/2012), Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Periode 2012-2017, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama akan resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017.

Prosesi pelantikan akan dilaksanakan di Ruang Paripurna, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Eko Hariadi membenarkan perihal pelantikan tersebut.


"Iya benar, besok (hari ini, red) pelantikan Pak Jokowi dan Pak Basuki sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru," kata Eko, saat dihubungi Kompas.com, Minggu, (14/10/2012) malam.


Dikatakan olehnya, rangkaian acara pelantikan Jokowi-Basuki akan dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.55 WIB. Jokowi dan Basuki akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Seperti yang diketahui, Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta telah memutuskan pelantikan Jokowi-Basuki pada Senin, (15/10/2012).


Setelah pelantikan, menurut Eko, Jokowi dan Basuki akan menuju Panggung Rakyat di halaman depan DPRD DKI yang diperkirakan akan dipadati oleh ribuan pendukungnya.


Untuk pelantikan ini, sudah sebanyak dua ribu undangan juga telah disebarkan pada tamu undangan, di antaranya mantan Gubernur Fauzi Bowo, dan pengurus partai di tingkat provinsi.


Namun, hanya sekitar 827 undangan yang dapat masuk kedalam ruang sidang Paripurna dimana tempat pelantika berlangsung.


Maka dari itu, untuk mengakomodir para undangan yang berada di luar ruang paripurna, DPRD menyediakan tiga unit plasma televisi yang diletakan di lobi dan lantai 3 gedung DPRD DKI Jakarta.


Sementara itu, untuk keamanan pelantikan Jokowi-Basuki, telah dipersiapkan sebanyak 2004 personil. Petugas yang dikerahkan yakni 1.134 personil dari Polda Metro Jaya, 300 personil dari Polres Jakarta Pusat dan 570 personil dari Satpol PP DKI.


Selain itu, anggaran yang digelontorkan untuk Pelantikan Jokowi-Basuki ini sekitar Rp 499.407.000. Alokasi dana pelantikan Gubernur DKI terpilih awalnya dianggarkan Rp 822 juta dalam APBD 2012. Kemudian meningkat menjadi Rp 1,05 miliar dalam APBD Perubahan 2012.


Selanjutnya, anggaran tersebut dikurangi menjadi Rp 622.000.000 dan kembali dipangkas menjadi Rp 499.407.000 setelah melalui berbagai pembahasan dengan berbagai pihak.


Adapun biaya untuk menampilkan beberapa pentas seni khas busaya Betawi yang semula akan dipangkas akan tetap ditampilkan. Salah satunya adalah Keroncong Tugu yang ditaksir memerlukan biaya sebesar RP 20 juta.


Seperti yang diketahui, Jokowi-Basuki yang merupakan besutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua dan mengungguli pesaingnya, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.


Jokowi-Basuki akan menggantikan posisi jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Fauzi Bowo bersama Prijanto.

Jokowi Juga Akan Disambut Pendekar Palang Pintu


Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com
- Seusai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, Joko Widodo juga akan diterima di Balaikota DKI. Balaikota DKI adalah kantor tempat bekerja Gubernur DKI.

Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Eko Hariadi, mengatakan, seusai Jokowi sah menjadi Gubernur DKI, ia akan diterima di Balaikota DKI dengan tradisi khas Betawi, yaitu pendekar palang pintu.


"Nanti Bapak akan melakukan proses "palang pintu", tarian palang pintu dengan tradisi Betawi, sebagai tanda telah diterima di Balaikota DKI," kata Eko, kepada Kompas.com, Minggu, (14/10/2012) malam.


Menurut rencana, tradisi palang pintu itu akan dilaksanakan oleh Jokowi, seusai ia dilantik menjadi Gubernur DKI dan seusai Jokowi memberikan salam kepada para pendukungnya di Panggung Rakyat yang berada di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. "Sekitar pukul 13.00 WIB siang," kata Eko.


Tradisi tarian palang pintu ini merupakan kebudayaan khas Betawi. Biasanya, tradisi tarian oleh pendekar-pendekar Betawi ini digelar sebelum acara pernikahan.


Tradisi ini telah menjadi ritual wajib bagi masyarakat Betawi dan berisi adu silat antara jagoan kedua mempelai. Kedua pendekar mengeluarkan jurusnya masing-masing. Dalam tradisi ini, pendekar dari mempelai pria harus memenangkan 'duel' tersebut.


"Rencananya dilaksanakan di halaman Balaikota ya, nanti ceritanya pendekar dari Pak Jokowi yang menang, sehingga bisa masuk ke Balaikota, kurang lebih seperti itu. Saya juga kurang tahu detailnya," ujar Eko.


Seperti diberitakan, Jokowi bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 pada Senin (15/10/2012).


Acara pelantikan direncanakan mulai pukul 10.00 WIB sampai 12.55 WIB. Jokowi-Basuki akan langsung dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.


Mantap pakdhe, selamat yo ..
Banyak PR pakdhe, janji segudang tak dongakno kabul semua.


sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16944546

Sunday, October 14, 2012

Gaji Penyidik KPK 4 Kali Lebih Banyak dari Polri


http://statik.tempo.co/data/2012/10/05/id_143505/143505_475.jpg
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, menyatakan bahwa gaji polisi yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi lebih besar empat kali lipat. Akan tetapi, perbedaan ini tidak menjadi daya tarik anggota polisi untuk keluar dari kepolisian.

"Lebih besar 400 persen, tapi hanya oknum saja yang pindah karena alasan gaji, sebagian besar kembali ke Polri," kata Boy Rafli saat ditemui di kantornya, Jumat, 12 Oktober 2012.

Boy memaparkan, di institusi Polri gaji anggota polisi yang berpangkat Komisaris Polisi sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Sedangkan gaji polisi dengan pangkat yang sama di KPK sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per bulan.

Selain penghasilan, menurut Boy, perbedaan besar juga terjadi pada anggaran operasional penanganan kasus. Di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, anggaran operasional penyidikan hanya sebesar Rp 37 juta per kasus. Berbeda jauh dengan biaya operasional penyidikan di KPK yang besarnya mencapai Rp 300 juta lebih.

"Tapi itu tidak menjadi alasan kami untuk tidak bekerja secara baik. Tidak ada masalah bagi penyidik Polri. Kami tetap jalan," kata Boy.

Meski menyatakan tidak masalah, Boy mengatakan, ada upaya untuk memberikan insentif atau penyamaan penghasilan dan operasional bagi Polri. Langkah ini juga akan semakin membantu Polri dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Isu gaji awalnya dianggap tabu saat terjadi polemik antara KPK dan Polri. Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, adalah orang yang paling sering mengangkat masalah gaji ini.

Pada 5 Oktober 2012, dia pernah mempertanyakan idealisme para penyidik memilih bertahan di KPK. Pada 11 Oktober 2012, ia kembali mengangkat masalah gaji sebagai salah satu alibi banyak anggota polisi yang terlibat kasus korupsi.



sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/13/063435393

Saturday, October 13, 2012

Oh, Begitu Asal Mulanya Freeport Menjarah di Papua


http://www.lensaindonesia.com/uploads/1/2012/10/Pertambangan-PT-Freeport-ok.jpg

Lisa Pease, seorang penulis asal Amerika Serikat, membuat artikel menarik berjudul “JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur”. Artikel heboh ini dimuat dalam Majalah Probe, edisi Maret-April 1996. Kemudian, artikel ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC, Amerika Serikat.

Paling menarik, dalam artikelnya Lisa Pease menulis penjarahan Freeport atas gunung emas di Papua sudah dimulai sejak tahun 1967. Namun, kiprah Freeport sendiri di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun selalu pula menemui kegagalan.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Pada saat itu, Gruisen bercerita bahwa dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Mountain Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di Perpusatakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya di seluruh dunia. Kandungan biji tembaga yang ada di Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi. Karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak! luar biasa.

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Ersberg Mountain atau Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal.

Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.

Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu, sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pimpinan Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan.

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kenndey merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil siap yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C Long. Ia juga salah seorang anggota dewan direksi Freeport. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia.

Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C Long juga aktif di Presbysterian Hospital, New York di mana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.

Lisa mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai “our local army friend”.

Salah satu bukti adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada kelompok Jenderal Suharto yang akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Setelah Soeharto berkuasa, maka Freeport dengan leluasa menjarah Gunung Ersberg yang disamping terkandung tembaga juga terdapat kandungan emas dan perak, bahkan terdapat kandungan uranium.@rudi

Untuk lebih jelas mengetahui sepak terjang Freeport menjarah emas terbesar di Papua dapat dilihat di http://www.realhistoryarchives.com/collections/hidden/freeport-indonesia.htm).


sumber : http://www.lensaindonesia.com/2012/10/12/oh-begitu-asal-mulanya-freeport-menjarah-di-papua.html

Tuesday, October 9, 2012

Inilah Pidato Lengkap SBY soal Konflik KPK-Polri


KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait konflik antara KPK dengan Kepolisian Indonesia. Dalam pidato yang dilakukan semalam, Senin (8/10/20112), Presiden menyatakan, masa tugas penyidik Polri yang dipinjamkan ke KPK bisa diperpanjang. Inilah pidato lengkap Presiden SBY soal konflik KPK-Polri.


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu alaikum Wr. Wb.

Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia di manapun saudara berada, pada malam hari ini saya ingin memberikan penjelasan yang hari-hari terakhir ini menjadi perhatian masyarakat luas. Yaitu perbedaan pandangan atau perselisihan antara pihak Polri dengan pihak KPK di dalam menjalankan tugas bersamanya, menegakkan hukum utamanya memberantas korupsi.

Kemudian dampaknya telah sama-sama kita rasakan. Oleh karena itu, saya pandang perlu sekali lagi untuk memberikan penjelasan pada malam hari ini. Kita masih ingat bahwa dulu pernah ada perselisihan antara KPK dengan Polri, ketika juga ada perbedaan pendapat antara Pak Susno dan Pak Bibit dan Pak Chandra. Sedangkan hari-hari ini situasinya berkembang ke arah yang tidak sehat.

Penjelasan ini juga saya perlukan agar ketika saya harus kembali turun tangan, rakyat bisa mengerti mengapa saya harus melakukan langkah itu. Kita mengetahui bahwa sebenarnya pihak Polri dan KPK berusaha menyelesaikan perbedaan pandangan itu merujuk pada UU dan MoU, atau nota kesepakatan. Tetapi, tidak bisa dicapai kesepakatan yang bulat. Sungguhpun demikian, saya terus terang sangat berhati-hati jika harus memasuki wilayah di mana KPK sedang bekerja. Mengapa saudara-saudara? Isunya pasti akan menjadi sensitif, dikira presiden mempengaruhi KPK.

Sekaligus pada kesempatan yang baik ini saya ingin meluruskan karena sejumlah SMS yang saya terima 2 hari lalu sampai hari ini ada yang beranggapan KPK itu di bawah presiden. Tidak. KPK adalah wilyah independen. Lima pimpinan KPK dipilih DPR RI, dan calon-calon kpk itu diseleksi oleh tim independen. Ini saya sampaikan agar tidak ada salah pengertian bahwa KPK-Polri di bawah presiden.

Kemarin Mensesneg telah berikan penjelasan. Penjelasan itu diperlukan karena saya mengikuti kegaduhan di sosial media dan SMS yang masuk ke tempat saya yang seolah-olah presiden diam saja, tidak melakukan apa-apa pada dinamika yang berakhir pada minggu ini.

Saya ingin jelaskan hari ini, tanggal 5 Oktober saya memanggil Kapolri untuk memberikan arahan untuk mengatasi perselisihan polri kpk itu. Pertemuan itu tentu sebelum terjadi insiden 5 Oktober malam hari di KPK. Setelah terjadinya insiden apa yang dilakukan Polri terhadap anggota polisi sebagai komisaris KPK Kompol Novel Baswedan, esoknya saya juga bekerja.

Waktu itu lewat Menko Polhukam saya berikan, ada Kapolri bisa bertemu pada pimpinan KPK pada hari Minggunya. Segera bertemu, agar terjadi solusi yang baik. Tapi tidak bertemu karena pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Oleh karena itu saya setujui atas permintaan mereka karena ada sejumlah hal yang akan disampaikan kepada saya.

Saya tadi pagi juga setuju atas permintaan KPK agar Mensesneg memfasilitasi pertemuan Kapolri dan KPK. Dan alhamdulilah tadi siang saya sendiri telah bertemu dua pimpinan KPK, Abraham dan Bambang Widjojanto, dengan Kapolri didampingi Mensesneg. Pertemuan harus saya katakan berjalan baik dan konstruktif.

Saudara-saudara, penjelasan yang ingin saya sampaikan malah hari ini, saudara-saudara kami rakyat Indonesia bisa memahami duduk persoalan ini dan bisa memahami apa kebijakan, solusi dan tindakan lebih lanjut yang harapan saya bisa dijalankan bersama-sama oleh kepolisian, KPK dan kita semua. Dengan pengantar itu penjelasan ini akan saya sampaikan dalam 4 hal utama.

1. Saya akan merespons apa yang disuarakan akhir-akhir ini, apa tuntutan masyarakat agar presiden mengambil alih persolan ini.

2. Saya akan jelaskan dan sekaligus nanti solusi apa yang saya tempuh berkaitan masalah Polri dan KPK.

3. Ini kesempatan yang baik untuk sampaikan posisi dan pendapat saya terhadap pemikiran untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.

4. Saya tutup penjelasan saya malam hari ini dengan lima kesimpulan utama yang juga merupakan solusi dan langkah ke depan yang harus dilaksanakan.

Pertama, kapan presiden harus ambil alih dalam penegakan hukum. Selama ini saya ambil dalam penegakan hukum. Peran presiden yang paling tepat adalah menengahi dan memediasi agar permasalahan itu bisa diatasi.
Saya pernah menengahi ketika ada perselisihan antara lain KPK dengan MA, itu sekitar tahun 2006, BPK dengan MA tahun 2007, KPK dan Polri tahun 2009. Tetapi Presiden tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan penegak hukum dalam menangani UU yang bukan kewenangan presiden.

Hal yang sama dalam menangani kewenangan penyidik itu juga berlaku bagi Jaksa Agung, KPK, kecuali ada kewenangan yang diatur dalam UU. Saudara tahu bahwa kewenangan yang diberikan presiden ada 4, yaitu pemberian grasi dan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan DPR.

Permasalahan ini menyangkut permasalah KPK-Polri merupakan yang kedua kalinya. Saya ingat perselisihan KPK dengan lembaga yang lain dan saya ikut memediasinya. Ini yang ketiga kalinya.

Saya tidak pernah melakukan pembiaran atau melakukan mediasi. Tetapi harus dihindari presiden terlalu sering untuk ursusan penegakan hukum ini.

Lima tahun lalu saya punya inisiatif untuk pemberantasan korupsi, banyak yang kritik saya itu tidak tepat karena itu mencampuri penegakan hukum. Empat tahun lalu saya membuka antara Jaksa Agung, Polri, dan kembali saya disebut memasuki wilyah yang bukan wilayah saya.

Jika menyangkut sinergi dan koordinasi antara Polri dan KPK dan bahkan Kejaksaan Agung, sudah ada UU yang mengatur baik dalam KUHP, KUHAP maupun UU KPK. Juga sudah ada MoU antara KPK dan Polri dan juga Kejaksaan Agung. Jika MoU yang ada sekarang ini kurang memadai dan kurang tegas, silakan diperbaharui, utamanya mengenai penyidikan dan KPK mengambil alih dan bagaimana caranya mengambil alih itu. Semuanya harus mengarlir dalam UU KPK yang sekarang ini.

Saya ingin masuk dalam inti permasalahan apa yang terjadi KPK dan Polri serta solusi serperti apa yang harus dijalankan. Ada perbedaan pandangan:

1. Pandangan siapa yang menangani persoalan simulator SIM

2. Penanganan personel penyidik KPK dari Polri

3. Insiden tanggal 5 Oktober seputar rencana elemen Polri untuk menegakkan hukum atas seorang perwira polri yang diduga melanggar hukum beberapa tahun lalu.

Tiga hal itulah yang akan saya respons dan solusi jalan keluarnya.
1. Kasus simulator SIM.

Saya ingin jelaskan setlah ada perselisihan KPK-Polri setelah kasus simulator SIM, kepada saya dilaporkan kepada Polri setelah pertemuan Polri-KPK disepakati bahwa Irjen Djoko Susilo ditangani KPK sedangkan sisanya ditangani Polri. Ternyata sikap pada KPK kepada publik tidak seperti itu.

Itulah sebabnya saat berpuka puasa bersama di Polri dan saya bertemu pimpinan KPK dan Polri kepada beliau berdua, sesuai UU dan MoU bisa lakuan kerja sama yang konstruktif agar kasus simulator itu bisa dilaksanakan dengan efektif dan tuntas.

Pasca pertemuan itu dalam pelaksanaan penuntasan yang melibatkan KPK dan Polri dilibatkan kerja sama sebaik-baiknya termasuk saling membantu satu sama lain. Di luar itu Menko Polhukam juga terus bekerja untuk menengahi perselisihan dalam kasus itu. Dalam menjalankan roda pemerintahan itu ada sistem dan aturannya. Tentu tidak semua ditangani presiden. Ada menteri, ada lembaga kementrian, di daerah ada gubernur dan wali kota dan sebagainya. Mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kembali pada isu ini, tampaknya koordinasi dan sinkronisasi itu tidak berjalan baik. Oleh karena itu solusi yang kita tempuh adalah penanganan korupsi kepada Djoko Susilo ditangani oleh satu lembaga yaitu KPK, karena kalau ada penuntutan pejabat yang melakukan itu akan dituntut bersama. Ini juga sesuai UU 30/2002 tentang KPK pasal 50.
Tetapi kalau ada kasus pengadaan barang di Polri saya dukung diselesaikan di Polri, saya katakan Polri juga akan melakukan penertiban pengadaan barang di Polri. Dalam hal ini saya ucapkan terimakasih kepada Polri yang melakukan penuh dan ini menunjukkan Polri serius menangani kasus ini.

2. Menyangkut perbedaan pandangan antara Polri dan KPK berkaitan dengn penugasan perwira Polri di KPK. Aturan yang berlaku adalah peraturan pemerintah pasal 5 ayat 3 bahwa masa penugasan pegawai negeri paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali, saya ketahui penyidik itu harus mengikuti alih penugasan, tour of duty, ini berlaku bagi setiap perwira polri apalagi mereka yang di KPK personel yang baik sehingga tumbuh menjadi pejabat-pejabat di teras Polri.

Di sisi lain, hal itu tidak baik karena hal itu terlau cepat sehingga menghambat tugas-tugas penyidikan. Misalnya akan melakukan alih status menjadi penyidik KPK dalam arti harus berhenti dari Polri itu ada aturannya. Peraturan alih status ini juga berlaku bagi TNI dan penugasan lain. Bahkan alih status untuk perwira tinggi perizinannya hinga tingkat presiden.

Solusi yang ditempuh adalah kita akan keluarkan peraturan baru, bahwa penyidik Polri ke KPK selama 4 tahun dan bisa diperpanjang asal ada persetujuan Kapolri, misalnya. Tetapi jika hal demikian tetap dianggap tetap memutus efektivitas KPK, maka anggota tersebut diberikan kesempatan untuk alih status. Tidak dibenarkan secara sepihak KPK memberhentikan penyidik itu karena mereka terikat UU dan etika kepolisian. Sebaliknya pula Polri tidak menarik penyidik tersebut tanpa persetujuan dari KPK. Oleh karena itu, dalam hal ini saya akan keluarkan peraturan pemerintah yang tepat baik untuk KPK dan baik untuk Polri berkenaan kebijakan tugas personel Polri untuk mengemban tugas bagi penyidik. Itu isu kedua bagi KPK.

sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16855634

Kpk siaga 1, presiden & dpr kemana ?

SBY Bela KPK


TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan solusi atas masalah yang terjadi antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Soal penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat uji simulator surat izin mengemudi (SIM), dengan salah seorang tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Presiden SBY menilai KPK merupakan lembaga yang berwenang menanganinya. "Polri tangani kasus lainnya," ujar Presiden SBY di Istana Negara, Senin, 8 Oktober 2012.

Sementara itu, mengenai keinginan kepolisian supaya Komisaris Novel Baswedan mempertanggungjawabkan tindakan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004, SBY menganggap upaya itu tidak tepat. "Tidak tepat dari sisi timing maupun tempat," ujar Yodhoyono.

Ihwal masalah penugasan penyidik Polri di lembaga antirasuah itu, Presiden SBY menilai perlu dibuat aturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyidik di KPK dan tidak mengganggu proses remunerasi di tubuh kepolisian. "Penugasan penyidik Polri di KPK perlu diatur kembali," ujarnya.

Menurut SBY, perseteruan antara KPK dan lembaga hukum lain bukan kali ini saja terjadi. Berdasarkan catatannya, selain dengan kepolisian, KPK pernah "bersengketa" dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan beberapa tahun lalu.
SBY Minta Polri dan KPK Perbarui MoU

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ingin lagi mendengar perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri di masa mendatang.


Oleh karenanya, dalam pidato selama 40 menit di Istana Negara, Senin malam, 8 Oktober 2012, Presiden SBY meminta supaya Polri dan KPK memperbarui Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dua lembaga hukum itu.


"Saya harap agar KPK dan Polri dapat memperbarui Memorandum of Understanding (MoU)," kata Yudhoyono.


Setelah dibuat nota kesepahaman yang menguntungkan dua belah pihak, Polri dan KPK diminta patuh pada MoU tersebut dan tetap bersinergi untuk memberantas korupsi. "Karena ada banyak kerjasama yang baik yang bisa dibangun antara KPK dengan Polri," ujar Presiden SBY.


Beberapa kerja sama tersebut, Yudhoyono mencontohkan, ketika melakukan pengejaran koruptor ke luar negeri. Adapun polisi mendapat tugas tambahan, seperti memberantas terorisme, narkoba dan kejahatan di jalan, serta menangani arus mudik yang terjadi saban tahun.

Saya Apresiasi Setinggi tingginya Pidato Presiden Hari Mlm Ini Gan, hari Senin 08.10.2012 / 21.00


Ayo Kita Mari sama-sama Berantas Sifat Korupsi dan Pelakunya di Negara kita tercinta




sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16792942

Monday, October 8, 2012

Ini Pemulung yang Jadi Anggota DPRD

SURABAYA POST - Tumpukan sampah berserakan di sebuah gudang. Puluhan orang memilahnya lalu mengikatnya jadi satu sebelum ditimbang dan dimasukkan ke dalam truk untuk dijual ke ke pabrik. Di antara orang-orang yang bergelut dengan sampah itu, ternyata terlihat satu anggota DPRD Sidoarjo, I Wayan Dendra.

Tanpa gengsi Wayan membaur dengan karyawannya yang sedang memilah sampah plastik dan kardus di gudang itu. Pun tiada kekhawatiran atau prasangka meski kadang seorang pemulung dicibir atau dikira pencuri. “Saya tak ada pikiran seperti itu, yang penting saya bekerja dan dapat uang,” katanya di sela aktivitasnya memilah sampah.

Sebelum bergelut dengan sampah Wayan bekerja manajer personalia di sebuah perusahaan. Dia sempat pula memelajari dan mengenal seluk beluk dunia perburuhan. Kesenangannya berorganisasi sejak masih kanak-kanak membuatnya dipilih sebagai Ketua Forum Manajer Personalia dan sempat pula aktif di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) – SPTI.

Bosan dengan pekerjaan sebagai personalia, Wayan memilih keluar dari perusahaannya dan ingin membuat usaha sendiri. Jadilah dia pemulung sampah plastik dan kardus di pabrik maupun rumah-rumah sekitar tahun 2000.

Pertama kali jadi pemulung, dia pernah hanya mendapatkan beberapa kardus yang dihargai Rp 40 ribu. “Saya senang sekali waktu itu,” kata pria yang punya pandangan agar dalam bekerja jangan memandang gengsi.

Kalau kemudian Wayan bisa memasuki wilayah legislatif, itu lantaran kepiawaiannya berorganisasi. Sejak kecil dia sudah menyukai organisasi, ini terbentuk dari kehidupan keras dan cadas.

Anggota dewan dari Partai Hanura ini juga dikenal sebagai lelaki paling nakal sewaktu di sekolah dasar. Sehingga apapun kata-katanya, dituruti oleh teman sebayanya meski hal itu tak baik. Seperti mencuri buah-buahan dan lainnya saat pulang sekolah. Kenakalan yang wajar bagi anak-anak waktu itu di tanah kelahirannya, Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Setamat sekolah dasar, Wayan melanjutkan sekolah jenjang berikutnya. Baru pada jenjang SMA, dia melanjutkan di Surabaya dan mewujudkan obsesinya semasa kecil, menjadi sopir truk. “Ilhamnya dari tetangganya yang jadi sopir truk di Surabaya yang setiap pulang selalu membawa oleh-oleh yang banyak. Bayangan saya sewaktu kecil, jadi sopir truk itu enak dan bisa pergi ke mana-mana,” ujarnya sambil tertawa.

Selepas SMA, politisi yang dikarunia lima orang anak ini melanjutkan pendidikan sarjana muda di Universitas Atmajaya. Setelah lulus, dirinya mengadu nasib di kota tempatnya menempuh pendidikan (Jakarta, red). Pekerjaan apapun dijalaninya, mulai dari calo bemo, sopir pribadi, serta makelar.

Dengan pekerjaan sebagai pemulung, Wayan mengaku bisa menghidupi istri dan lima anaknya. Tekadnya untuk tidak hidup susah seperti masa kecil membuatnya selalu bekerja maksimal. Maklum orangtuanya yang hanya tamatan sekolah rakyat kelas tiga tak bisa berbuat banyak untuk mencukupi pendidikannya. Kegigihan orangtuanya agar anaknya tidak seperti dirinya, melecut semangatnya. “Orangtua saya ingin anaknya sekolah agar tidak seperti dirinya,” ujarnya.

Berbekal relasi selama bekerja di perusahaan, usaha mulung sampah Wayan menuai sukses. Dalam sehari bisa memperoleh keuntungan yang lumayan besar. Dengan dibantu 60 orang yang diistilahkan sebagai rewang, tempat pemulungan sampah miliknya kini bisa mengangkut 10 rit truk per hari. Di gudangnya yang berada di kawasan Prambon itu, sampah-sampah dari pabrik dipilah-pilah lagi sebelum dijual.

Keakrabannya dengan dunia organisasi, membuatnya dilirik oleh DPD Partai Hanura untuk mendirikan DPC Partai Hanura di Sidoarjo. Wayan pun bersedia mendirikan partai tersebut dan menjadi ketuanya. Karena tuntutan partai, dirinya kemudian mencalonkan sebagai calon legislatif pada Pemilu 2009 dan terpilih. “Menurut saya, menjadi anggota dewan adalah aktualisasi diri,” ujarnya.

Karena itu, selama menjadi anggota DPRD, dirinya tidak pernah bermain-main ketika membahas anggaran. Wayan juga menjadi wakil ketua Komisi C bidang pembangunan DPRD Sidoarjo merangkap sebagai ketua Fraksi Hanura/Gerindra.

Meski telah menjadi anggota dewan, Wayan tidak sungkan memakai pakaian ala pemulung ketika pulang dan bekerja di gudangnya.

Kini, I Wayan Dendra punya obsesi mendirikan yayasan anak yatim piatu. Dia mengaku sudah mempunyai beberapa anak asuh. Anak asuh ini memang dititipkan di keluarga masing-masing, namun untuk kebutuhan hidupnya, Wayan mengunjunginya satu persatu setiap sebulan sekali. “Mudah-mudahan terwujud,” ujarnya.

Hari Istiawan




sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16826591

Friday, October 5, 2012

Hebat! Anak Tukang Becak Ingin Jadi Anggota KPK !


CiriCara.com - Mukhammad Sokhi (18) seorang anak tukang becak yang berhasil lolos seleksi Universitas Indonesia (UI) ternyata ingin jadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sokhi yang lolos lewat jalur beasiswa ini berencana untuk masuk ke Fakultas Hukum UI.

“Sedangkan cita-cita saya ingin menjadi anggota KPK dan memerangi tindak korupsi di Indonesia,” ujar Sokhi, seperti dikutip dari Kompas, Rabu (25/7/2012).



Sokhi merupakan putra ketiga dari pasangan Markasan (55) dan Kasiati (50) yang tinggal di Kelurahan Bakalan, Kecematan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Markasan berprofesi sebagai pengayuh becak dan istrinya seorang buruh cuci.

Meski hidup dalam kesederhanaan, Sokhi tidak berputus asa dan tetap berprestasi selama di sekolah. Terbukti, Sokhi berhasil kuliah di Universitas Indonesia melalui SNMPTN jalur undangan. Sokhi terjaring melalui program Bidik Misi 2012.

 

 Bagi Sokhi, keberhasilannya lolos SMPTN Universitas Indonesia tidak lepas dari doa kedua orangtuanya. Kehidupan yang serba pas-pasan, dijadikan Sokhi sebagai motivasi hidup agar lebih bersemangat lagi.

“Ya, seperti diketahui, ayah dan ibu saya tukang becak dan tukang cuci. Tapi, berkat doa orangtua, menjadikan saya lebih bersemangat untuk berprestasi,” ujar Sokhi yang ditemui di kediamannya.

Sejak masih SD, Sokhi memang sudah dikenal sebagai siswa berprestasi. Hingga ia masuk SMA, Sokhi telah berhasil meraih beberapa piala dan penghargaan dari beberapa lomba. Prestasi yang didapat Sokhi, didominasi dari lomba pidato.

Sokhi mengakui bahwa sejak kecil ia memang sangat suka dan berani berbicara di depan umum. Itulah sebabnya ia mampu memenangkan beberapa lomba pidato. Bahkan, lomba pidato tingkat nasional pun berhasil ia taklukan.

“Alhamdulillah, beberapa kali saya menjadi pemenang lomba pidato karena saya tahu kalau saya mampu di bidang itu (pidato),” ujar Sokhi sembari merangkul kedua orangtuanya.

Sementara itu, Markasan mengatakan bahwa ia hanya bisa mendoakan Sokhi selama menempuh pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Ia juga berharap agar Sokhi bisa sukses dan bisa menjadi kebanggaan keluarga.



sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=15655433

Risalah Rapat Komisi III : Kesimpulan Rapat Pleno Komisi III DPR: Sepakati Revisi UU KPK


Risalah Rapat Komisi III (1)

Kesimpulan Rapat Pleno Komisi III DPR: Sepakati Revisi UU KPK                    

Sejumlah fraksi di DPR menegaskan tak pernah menyepakati revisi UU KPK. Namun rapat pleno Komisi III DPR ternyata mendorong draf revisi UU KPK untuk diteruskan.

Hal ini terungkap berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012, yang diperoleh detikcom, Jumat (5/10/2012).

Berdasarkan risalah rapat ini, tujuh fraksi menyetujui usulan revisi UU KPK. Tujuh fraksi yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura setuju dilakukannya revisi UU KPK. PDIP dan PKS menilai revisi UU KPK belum mendesak dilakukan.

Rapat ini dimpimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPG, Aziz Syamsuddin. Kesimpulan rapat yang diambil oleh 26 dari 51 anggota komisi III DPR ini menegaskan disetujuinya revisi UU KPK. Kesimpulan rapat ini ditandatangani Aziz Syamsuddin selaku Wakil Ketua Komisi III DPR.

Berikut kesimpulan rapat pleno Komisi III DPR yang meloloskan revisi UU KPK:

1. Rapat Pleno Komisi III DPR menyetujui untuk melanjutkan naskah RUU tentang perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses berikutnya yaitu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi DPR.

2. Rapat Pleno Komisi III DPR RI menyetujui terhadap RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHAP untuk diusulkan sebagai RUU inisiatif dari komisi III DPR.

Berdasarkan keputusan rapat pleno ini kemudian draf revisi UU KPK dilimpahkan di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun karena banyak pasal yang kontroversial dan dinilai melemahkan KPK, Baleg DPR saat ini meminta Komisi III DPR untuk menarik kembali draf revisi UU KPK.

Kesimpulan Rapat Pleno Komisi III DPR: Sepakati Revisi UU KPK
(van/vid)



Risalah Rapat Komisi III (2)

Golkar yang Mendorong Pembentukan Dewan Pengawas KPK                    


Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 ternyata menyepakati revisi UU KPK. Fraksi Partai Golkar DPR menekankan perlunya diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Sejumlah pihak menilai keberadaan Dewan Pengawas KPK ini termasuk upaya melemahkan KPK.

Berdasarkan risalah rapat yang diperoleh detikcom dari sumber di DPR, Jumat (5/10/2012), tujuh fraksi yang menyetujui revisi UU KPK yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura. PDIP dan PKS menilai revisi UU KPK belum mendesak dilakukan.

Rapat pleno Komisi III DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin. Berikut sikap FPG DPR menyangkut revisi UU KPK yang disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Deding Ishak:

1. FPG menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dibahas secara seksama
dalam rangka menyusun RUU tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK,
beberapa diantaranya:

a. Perihal pelasanaan wewenang KPK berupa kejelasan perincian wewenang KPK,
misalnya dalam hal supervise, koordinasi, penyadapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
b. Perihal limitasi waktu eksistensi mengingat KPK adalah lembaga ad hoc
c. Perihal penyusunan kode etik KPK
d. Perihal pembentukan dewan pengawas
e. Perihal masa jabatan anggota pengganti pimpinan KPK
f. FPG menilai bahwasanya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam membahas RUU
ini, sebagai inisiatif DPR RI dan sesuai dengan pasal 109 ayat (4) Tatib DPR RI
maka RUU yang diajukan oleh komisi sebagai usulan inisiatif DPR RI harus didahului
dengan proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI
g. FPG menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang perubahan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan inisiatif DPR RI dengan didahului proses
harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

2. Dalam rapat pleno ini Ishak juga menyampaikan sikap FPG yang setuju terhadap RUU tentang KUHP dan KUHAP menjadi usul inisiatif Komisi III DPR RI.

Selanjutnya rapat pleno ini meneruskan draf yang telah disepakati ke Badan Legislasi DPR. Setelah dorongan penghentian revisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK menguat, Baleg DPR telah meminta  Komisi III DPR menarik kembali draf tersebut.
Sejumlah fraksi seperti FPKS dan FPPP telah mengirim surat ke pimpinan DPR untuk
menghentikan revisi UU KPK.

sumber : http://news.detik.com/read/2012/10/05/045332/2055120/10/kesimpulan-rapat-pleno-komisi-iii-dpr-sepakati-revisi-uu-kpk


JADI TAU KAN GAN PARTAI MANA YANG MEMBELA KPK DAN PARTAI MANA YANG INGIN MENGHANCURKAN KPK ? SO JANGAN LAGI PILIH PARTAI YANG PRO KORUPTOR !!!

Tuesday, September 18, 2012

Budayawan Betawi Protes Ucapan Nara


Ditemui di kantor Panwaslu DKI Jakarta Selasa (18/9/2012) Budayawan Betawi, Ridwan Saidi menyoroti ucapan Nachrowi Ramli ketika membuka acara Lebaran Betawi di Lapangan Bermes, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 September 2012 lalu.

Nachrowi Ramli atau akrab dipanggil Nara selaku ketua Bamus Betawi saat itu berujar orang Betawi yang tidak pilih calon Betawi, silakan keluar dari Betawi.

Menurut Ridwan, ucapan tersebut tidak seharusnya diucapkan di depan umum.

" Dalam Betawi, bercanda itu bersifat privat dan harus dengan kenalan dekat," ujarnya.

Ridwan juga berujar kedudukan Nara yang hanya seorang ketua ormas Betawi tidak sendirinya menguasai adat dan kebudayaan Betawi.

"Ente (Nara) kan cuma ketua ormas, tidak sendirinya menguasai adat dan kebudayaan Betawi, kedudukan dia sebagai ketua ormas juga tidak afirmatif berbicara atas nama adat," cetus Ridwan.

Dia juga menambahkan hukuman pengusiran adalah hukuman adat Betawi yang sudah tidak berlaku sejak pertengahan abad ke-19. Hukum tersebut, tambahnya, harus melalui otoritas seperti ketua adat.

"Hukum tersebut sudah ada sejak pertengahan abad ke-19 karena dulu gak ada hukuman mati, dan harus melalui ketua adat, sanksi itu juga berlaku kalau ada yang melakukan pelanggaran berat aturan adat," katanya dengan logat khas Betawi.

Akhirnya, budayawan nyentrik tersebut mengimbau kepada seluruh kandidat agar menjaga ucapan dan lebih baik bersaing secara sportif.



sumber :http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/18/1331516/Budayawan.Betawi.Protes.Ucapan.Nara

Iran akan buru pembuat film The Innocence of Muslims



Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Rahimi bersumpah negaranya bakal memburu produser film The Innocence of Muslims sampai tertangkap hidup atau mati.

Kantor berita Reuters melaporkan, Senin (17/9), Rahimi menegaskan pemerintah Iran mengutuk film menghina Nabi Muhammad itu. "Kami akan mencari, memburu, dan mengejar orang telah menghina 1,5 miliar umat Islam sejagat," katanya seperti dikutip kantor berita The Mehr.

Film anti-Islam ini dibuat oleh Sam Bacile, seorang Yahudi Amerika keturunan Mesir. Film berdurasi dua jam itu menggambarkan Nabi Muhammad sebagai penipu dan tukang merayu.

Rahimi tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana Iran akan memburu pembuat film itu. Kontroversi The Innocence of Muslims juga menjadi bahasan dalam sidang kabinet Iran dipimpin oleh Rahimi.


Iran akan buru pembuat film The Innocence of Muslims


Sebelumnya, pada 1989 pemimpin Revolusi Iran Ayatullah Khomeini memfatwa mati Salman Rushdie, penulis buku Ayat-ayat Setan yang isinya juga menghina Nabi Muhammad.

Yayasan Khordad di Iran juga telah menaikkan hadiah sayembara bagi siapa saja berhasil membunuh Salman Rushdie, penulis Inggris berdarah India. Nilainya meningkat dari Rp 26,6 miliar menjadi Rp 31,4 miliar.

Film ini telah menimbulkan unjuk rasa besar-besaran anti-Amerika Serikat di Timur Tengah dan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

sumber :http://www.merdeka.com/dunia/iran-akan-buru-pembuat-film-the-innocence-of-muslims.html

Protes anti-Jepang meluas ke seantero China



Demonstrasi anti-Jepang hari ini merebak ke seratus kota di seantero China. Unjuk rasa ini terkait sengketa kedua negara soal klaim atas Kepulauan Senkaku.

Surat kabar the Australian melaporkan, Selasa (18/9), polisi antihuru-hara telah disebar untuk menghalau demonstran di seluruh Negeri Tirai Bambu itu. Para pengunjuk rasa membawa gambar mendiang pemimpin China, Mao Zedong, dan meminta Beijing melawan musuh bebuyutan mereka itu.

Lebih dari seribu orang berdemonstrasi di luar Kedutaan Besar jepang di Ibu Kota Beijing. Mereka melempari kantor perwakilan itu dengan telur dan botol plastik. Protes ini bertepatan dengan 81 tahun pendudukan Jepang di utara China. "Ini menjadi waktu tepat untuk menunjukkan kepada mereka, kita telah siap perang," kata Fan Li, demonstran berkaus oblong bertulisan 'Pulau Diaoyu milik China'.


Protes anti-Jepang meluas ke seantero China


Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan boikot terhadap semua produk Jepang. protes besar-besaran ini sudah berlangsung sejak pekan lalu. Akibatnya, perusahaan Honda Motor di China dikabarkan akan menutup kelima cabangnya pada Selasa dan Rabu pekan ini. Nissan juga akan menghentikan operasi dua dari tiga pabriknya di negara itu.

Perusahaan elektronik, seperti Canon dan Panasonic, juga telah menutup sementara pabrik mereka di China. Grup pebisnis Jepang dikepalai oleh pemimpin Toyota dikabarkan telah membatalkan kunjungannya ke Negeri Tirai Bambu itu.

Konflik batas wilayah ini menyangkut klaim atas dua pulau, yakni Senkaku dan Diaoyu. Pulau kecil tidak berpenghuni itu dipercaya menyimpan sumber daya alam luar biasa dengan perairan kaya ikan. Kedua pulau ini sekarang diatur oleh Jepang, tapi diklaim oleh China dan Taiwan

sumber :http://www.merdeka.com/dunia/protes-anti-jepang-meluas-ke-seantero-china.html

Serangan AS ke Iran akan Lebih Mahal daripada Perang Irak & Afghan



Nampaknya Amerika Serikat (AS) tidak bisa begitu saja melakukan serangan militer ke wilayah Iran, terkait dengan polemik soal program nuklir negara tersebut. Sebabnya, hasil laporan intelijen dan militer AS memperkirakan, serangan ke Iran memakan lebih banyak biaya dibanding serangan ke Irak dan Afghanistan yang pernah dilakukan sebelumnya.

"Mengingat Iran memiliki wilayah yang lebih luas dan populasi yang lebih banyak, serta nasionalisme yang lebih kuat, kami memperkirakan pendudukan di wilayah Iran akan membutuhkan komitmen sumber daya dan personel yang lebih besar jika dibandingkan pengeluaran AS selama 10 tahun perang di Irak dan Afghanistan jika digabungkan," demikian bunyi laporan tersebut seperti dilansir Press TV, Selasa (18/9/2012).

Laporan intelijen dan militer AS tersebut menitikberatkan soal potensi penggunaan kekuatan militer AS di wilayah Iran. Laporan tersebut disusun dan didukung oleh lebih dari 30 mantan diplomat AS, pengamat keamanan dan pensiunan militer AS.





"Laporan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan pengaruh dan semoga pengaruh tersebut bisa menenangkan, tapi pengaruh apa yang dimaksud, hanya pembaca sendiri yang bisa menjawabnya," tutur mantan Duta Besar AS untuk PBB Thomas Pickering.

Mereka yang terlibat dalam penyusunan laporan ini antara lain Brent Scorcroft yang merupakan penasihat presiden bidang keamanan nasional era Presiden George Bush, mantan Wakil Menlu AS Richard Armitage, mantan Senator AS Sam Nunn dan Chuck Hagel, serta dua mantan Komandan Pusat Militer AS, Jenderal Marinir Anthony Zinni dan Laksamana Angkatan Laut William J Fallon. Laporan ini didasarkan pada sejumlah dokumen yang juga bisa diakses oleh publik, ditambah dengan sejumlah informasi intelijen rahasia.

Diketahui bahwa selama ini AS, Israel dan Uni Eropa mencurigai Iran diam-diam tengah mengembangkan program nuklirnya untuk kebutuhan militer. Berulang kali, Israel bahkan melontarkan ancaman untuk menyerang Iran dengan dalih negara tersebut sengaja mengembangkan senjata nuklir untuk digunakan militernya. Berulang kali pula Iran telah membantah tudingan-tudingan tersebut. Iran bahkan bersumpah akan membalas serangan yang diluncurkan ke wilayah mereka dengan lebih parah.

sumber :http://news.detik.com/read/2012/09/18/154627/2024449/1148/serangan-as-ke-iran-akan-lebih-mahal-daripada-perang-irak-afghan?991104topnews

Saturday, September 15, 2012

Antara yang Berpengalaman dan yang Terbukti di Debat Cagub



"Saya belum selesai bicara, this is our show."


Dari debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang digelar Jumat (14/9) malam di Hotel Gran Melia, Jakarta, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, telah memunculkan dua karakter yang bisa digambarkan.

Debat cagub dan cawagub DKI Jakarta ini adalah bagian dari kampanye hari ini menjelang putaran dua Pemilu Kada 20 September mendatang.

Dua calon yang mengikuti debat kali ini adalah pasangan nomor urut satu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan pasangan nomor urut tiga Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Suasana kampanye hari pertama saja tensi sudah tinggi saat para calon ini turun ke masyarakat untuk menjaring simpati. Itu terlihat dari pernyataan yang keluar dari mulut kandidat. Seperti Nachrowi Ramli yang menyindir Jokowi jangan selalu berlagak miskin.

Puncak ketegangan terungkap saat debat kandidat digelar tadi malam yang disiarkan di sebuah stasiun TV lokal dan salah satu stasiun TV nasional itu.

Dua pasangan kandidat DKI-1 dan DKI-2 itu diuji oleh para pakar yang handal di bidang masing-masing yakni Yayat Supriyatna (pengamat tata kota), Ninasapti Triaswati (dosen Fakultas Ekonomi UI), Siti Nurbaya Bakar (ahli ilmu pemerintahan) serta Imam B Prasojo (sosiolog UI).

Psy war antara kedua calon itu terjadi pada saat kedua cagub head-to-head membahas permasalahan soal tata kelola pemerintahan yang bersih.

Waktu tiga menit yang disediakan panitia untuk melakukan debat tersebut pun terasa lebih banyak dihabiskan oleh Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, saat mengkritisi beberapa tudingan dari cagub Joko Widodo (Jokowi).

Tidak segan-segan bahkan, Foke menegur MC acara debat cagub Rahma Sarita yang mengingatkan kepada dirinya untuk memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menanggapi.

"Saya belum selesai bicara, this is our show," sergah Foke.

"Komitmen untuk tata kelola pemerintahan yang baik sudah kami tunjukkan. Seperti misalnya korupsi. Tidak pantas cagub seperti Anda (Jokowi) mengandalkan informasi yang tidak benar," kata Foke dengan nada tinggi.

Hal tersebut diungkapkannya ketika menanggapi ungkapan Jokowi yang mengutip hasil rilis PPATK yang menempatkan Jakarta di posisi pertama sebagai kota terkorup.

"PPATK tidak pernah mengatakan hal tersebut. Bahkan sudah dikoreksi," tegas Foke lagi.

Menanggapi emosi Foke tersebut, Jokowi hanya menjawab dengan tersenyum dan santai.

"Ya, PPATK memberikan angka seperti itu, ya, berdasarkan fakta yang didapat. Dan saya percaya PPATK sebagai lembaga yang resmi," jawab Jokowi.

Ketika dirinya lantas kembali mengingatkan kepada Foke mengenai angka kemiskinan di Jakarta yang mencapai 10%.

"Soal angka kemiskinan, pada saat Pak Foke masuk berapa, dan saat ini berapa? Apakah memang dari dulu sudah 3%, atau memang sudah seperti itu, atau bagaimana?" tanya Jokowi.

Sementara itu, menanggapi soal anggaran (APBD), Jokowi menjawabnya dengan mencoba merendah diri.

"Angka APBD besar sekali, seharusnya dapat menjadi produk yang bisa dilihat oleh masyarakat, entah MRT dan monorel. Kalau saya sih, orang bodoh, ya, mikirnya begitu," jawabnya.

Pada segmen berikutnya, Jokowi pun dengan halus menohok kepemimpinan Fauzi Bowo.

"Dari sistem yang telah baik dibangun, tetap saja yang paling penting adalah teamwork-nya, di mana gubernur dan wakil gubernur harus rukun, harus berkomunikasi, karena yang kita kerjakan adalah pekerjaan besar," kata Jokowi.

Dijelaskan Jokowi, setelah adanya hubungan yang baik antara keduanya, maka selanjutnya akan berdampak kepada saat mendesain kebijakan.

"Tentunya dalam membuat kebijakan, kita juga harus menerima masukan dari masyarakat, serta fakta di lapangan harus dilihat juga," sebut Jokowi.

Seperti diketahui, hubungan Gubernur petahana DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke dan wakilnya Prijanto tidak harmonis, bahkan Prijanto sampai minta mengundurkan diri dari jabatannya.

Debat kali ini juga mengupas konsep dari masing-masing kandidat mulai dari soal pendidikan, penataan ekonomi kerakyatan, kesehatan, transportasi, sosial budaya, dan keamanan.

Soal penataan pasar, Foke memandang dirinya sudah membenahi pasar-pasar tradisional di seantero Jakarta. Baginya sudah tidak ada lagi pasar yang kumuh dan becek. Pemprov DKI Jakarta, menurutnya, juga memberikan bantuan permodalan bagi pedagang lewat koperasi.

Namun, Jokowi memandang pasar-pasar tradisional masih perlu direvitalisasi dan bila perlu memberikan injeksi besar bagi para pedagang pasar. Kemudian, mendorong para pedagang membentuk konsorsium agar bisa bersaing dengan supermarket dan hipermarket.

Menyikapi hal ini, Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti, mengatakan dari debat Jumat malam terbentuk dua karakter yang dapat disuguhkan kepada para calon pemilih di putaran kedua Pilgub, pekan depan.

"Ada satu karakter yang mengedepankan konsep dan akademika, dan ada yang lebih empiris," ujar Yayat meski enggan menyebutkan siapa yang dimaksud.

"Saat ini ya tergantung pilihan masyarakat saja, mau yang dibuai dengan konsep belaka atau pilih yang memang memiliki tujuan atas tindakan akhir," paparnya.

Menurut Yayat, dirinya melihat ada satu karakter yang memang sudah menguasai dokumen di luar kepala dan ada satu yang memang pendatang baru yang memang mencoba bermain dari sisi luar.

"Nah itu dibandingkan, (kontes) yang memang menarik, yang satu berpengalaman, yang satu sisi dengan bukti," sambungnya.

Sementara itu, dari sisi pola dinamika yang terjadi dalam debat cagub, hanya tinggal bagaimana kecerdasan pemilih dalam memihak para calon.

Jadi semua itu terserah nurani Anda.



sumber :http://www.beritasatu.com/megapolitan/71779-antara-yang-berpengalaman-dan-yang-terbukti-di-debat-cagub.html